JK: Pentingnya Inovasi Percepat Layanan Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat.

Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya entrepreneurship bureaucracy, JK menilai, pelayanan publik menjadi mudah, cepat dan tentunya lebih baik.

"Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien," papar dia dalam pembukaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (7/11/2018). 

Birokrasi, khususnya dalam dunia usaha yang selama ini kerap dianggap sulit dan lambat harus direformasi, sebab selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.

Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth. 

"Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering menperumit dan memperlambat birokrasi. Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi. Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih," tegas Jusuf Kalla. 

Jusuf Kalla juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi kerap terjadi lantaran ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. "Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi," ujar dia.

Dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menungkapkan, jajaran pemerintah di seluruh dunia kini sudah menjadi semakin transparan. Masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan. 

"Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, hadir dan melayani mereka," ucap dia.

Ia menuturkan, capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang 2015 hingga 2017. Untuk Kementerian/Lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota dari 42,96 menjadi 64,61.

Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terkini Indonesia - Liputan6.com kalo berita nya kurang lengkap buka aja link yang ada disamping https://ift.tt/2Ph46pO